Ace Hasan Menegaskan Netralitas Polri Di Pilkada Adalah Hal Mutlak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan penunjukan penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari dua jenderal Polri. Partai Golkar meminta Mendagri mempertimbangkan atau mengkaji kembali usulan itu.

“Sebaiknya dipertimbangkan agar kepolisian dapat menjaga netralitas dalam pilkada,” ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).

Menurut Ace, banyak pertimbangan yang mesti dipikirkan Tjahjo sebelum benar-benar menerapkan usulan itu. Faktor pandangan masyarakat juga disebutnya mesti dipikirkan.

“Bukan hanya regulasi atau aturan perundang-undangan yang menjadi alasan dalam menunjuk Plt (Pj) gubernur, namun juga sensitivitas publik terhadap persoalan yang disorot publik, yaitu netralitas kepolisian,” ucap Ace.

Anggota Komisi II DPR itu sangat mewanti-wanti Mendagri soal usulan itu. Ace menegaskan netralitas Polri di pilkada adalah hal mutlak.

Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan netralitas polisi akan terganggu. Mengingat di Pilgub Jabar, Irjen Anton Charliyan maju sebagai cawagub. Ace pun meminta kepastian dari polisi untuk menjaga netralitasnya.

“Apakah ada jaminan bahwa kepolisian dapat menjaga netralitasnya sementara di daerah tersebut terdapat calon sesama satu institusi walaupun sudah non-aktif?” sebut dia.

Seperti diketahui, mendagri menunjuk dua Pj gubernur di wilayah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya sudah habis. Namun daerah tersebut akan melaksanakan Pilkada tahun ini.

“Saya yang minta. Keputusan belum tahu, kan menunggu Keppresnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Kamis (25/1) kemarin.

 

 

Sumber : news.detik.com