Basa Basi Penolakan Kader Golkar Jabar

Ridwan Kamil Golkar

Aat Safaat Hodijat dengan keras menyuarakan penolakan terhadap keputusan DPP Partai Golkar perihal mendukung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien untuk menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Aat yang merupakan kader Golkar Kota Bandung itu telah melampiaskan penolakannya dalam sebuah petisi dan telah terdaftar di change.org sejak 28 Oktober 2017 lalu.

Adapun petisi yang berjudul Pertaruhan Kesetiaan Kader Partai Golkar Jawa Barat itu ditujukan kepada DPP Partai Golkar, DPD Golkar Jabar, dan Setya Novanto. Pada Minggu 5 November 2017, petisi tersebut sudah dibubuhi 3.164 tanda tangan dari 5.000 tandatangan yang dibutuhkan.

“Sebagai kader Partai Golkar akar rumput, tentu saya terkejut bukan kepalang. Bukankah seorang Dedi Mulyadi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar dengan aklamasi dalam musda dan mendapat perintah dari seluruh kader dan anggota partai untuk siap menjadi calon gubernur yang terlegitimasi dalam mandat dari DPD 2 Partai Golkar kota/kabupaten se-Jabar di Forum Rapimda Partai Golkar, yang menetapkannya sebagai calon tunggal yang diajukan ke DPP Partai Golkar,” tulis dia mengawali petisinya.

Menurut dia, dalam beberapa kesempatan, para elite politik DPP Partai Golkar dan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar selalu menyuarakan bahwa cagub Jawa Barat dari Partai Golkar adalah Dedi Mulyadi. Hal itu tentunya membahagiakan semua kader partai Golkar Jabar karena aspirasi mereka direspons.

“Tapi ada berita yang membuat sangat sakit hati saya dan mingkin seluruh pengurus, kader, anggota, dan simpatisan Partai Golkar di Jabar, mendengar pernyataan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di media massa bahwa cagub yang ditetapkan bukan Dedi Mulyadi dengan alasan elektabilitas,” ujar dia. Dengan demikian, dia meminta DPP Partai Golkar mengkaji ulang putusan mereka, terutama menyesuaikan dengan misi dan konstitusi partai. Jika tidak sesuai dengan misi dan konstirusi, dia meminta DPD Golkar Jabar dan kota/kabupaten untuk melakukan perlawanan secara konstitusional.

‎Kepada wartawan, Aat membenarkan dia memang membuat petisi tersebut. Menurut dia, DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD kabupaten/kota untuk taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak namun mereka sendiri melanggar. ”DPD kabupaten/kota sudah jelas hanya menginginkan Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” kata Aat saat dikonfirmasi.

Menurut Aat, keputusan Tim Pilkada Pusat telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar panca bakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang. Jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar, Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot keputusan tersebut

Mengenai masalah ini sebetulnya tinggal hanya menunggu bagaimana sikap dari Dedi Mulyadi yang menjadi objek pembelaan dari para kader. Hingga saat ini, Dedi Mulyadi sebagai ketua DPD 1 Golkar Jabar masih belum menyatakan sikap atas dukungan Partai Golkar yang mbalelo terhadap dirinya. Dalam beberapa kesempatan, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham selalu meyakinkan jika Dedi Mulyadi mengerti akan keputusan yang telah diambil DPP Partai Golkar, lebih jauh menurut Idrus Marham, Dedi Mulyadi tidak akan berkhianat pada partai yang telah membesarkan dirinya ini.

Jika benar sikap Dedi Mulyadi adalah demikian, maka petisi penolakan dan juga suara protes kader Golkar Jabar merupakan hal yang bisa disebut sebagai basa basi dalam politik, karena tak ada urgensi untuk membuat nota protes apalagi sampai menggalang petisi yang dapat berdampak buruk terhadap citra partai ke depan.