Cawalkot Golkar Kota Bekasi Tak Goyah Walaupun Diterpa Badai Isu

pepen dilantik

DPD Partai Golkar Kota Bekasi akan mengumumkan pendamping petahana Rahmat Effendi untuk Pilkada Kota Bekasi 2018 pada awal Desember 2017.

“Kemungkinan sidang pleno internal partai akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember. Setelah itu akan diputuskan siapa yang akan menjadi pendamping Pak Rahmat Effendi,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ardin Marham.

Lanjut Ardin, saat ini sudah dikerucutkan sejumlah nama, di antaranya Anggota Fraksi PKS DPR RI Sutriyono dan Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin. Nanti siapa yang akan dipilih adalah keinginan Pak Rahmat Effendi secara pribadi, diajukan ke DPP Golkar dan ditetapkan pada sidang pleno di DPD 2 Kota Bekasi.

“Semuanya masih punya kesempatan. Nanti yang memutuskan DPP,” tuturnya.

Diakui Ardin, nama Sutriyono menjadi pilihan Rahmat Effendi. Namun, juga tidak menutup kemungkinan akan munculnya nama lain yang akan mendampingi petahana tersebut di Pilkada Kota Bekasi.

“Jika melihat kabar terbaru, ya Pak Sutriyono yang menjadi pilihan Pak Rahmat. Tapi bisa saja muncul nama lain. Kita tunggu saja hasil sidang pleno Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, menyikapi propaganda dari lawan politik Golkar dan PKS untuk Pilkada Kota Bekasi. DPD 2 Golkar Kota Bekasi menganggap hal tersebut sebagai angin lalu, namun jika sudah kelewat batas, tetap akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui sebelumnya, jika Golkar dan PKS sempat mendapat serangan dari spanduk propaganda negative yang mengisyaratkan keengganan Golkar berkoalisi dengan PKS. Spanduk itu disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada titik strategis di wilayah Kota Bekasi. Disinyalir, spanduk tersebut disebar untuk membuat tegang hubungan Golkar dan PKS yang kadung mesra untuk Pilwalkot Bekasi 2018.

Perbedaan sikap politik yang bergema di ruang tertutup ataupun terbuka (ruang publik) itu bagian dari dinamika politik yang perlu di hormati. Itulah konsekuensi berdemokrasi. Namun demikian, tidak boleh dibiarkan ekspresi kebebasan itu tanpa kendali. Hal tersebut diungkapkan pakar komuikasi politik Agus Wahid menyikapi dinamika yang berkembang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Ada etika politik yang harus dijunjung tinggi. Arahnya agar tidak terjadi distrorsi dalam berdemokrasi, sekaligus tidak memberikan edukasi yang destruktif bagi masyarakat luas. Itulah urgensi etika dalam berpolitik. Namun, etika politik itu, kata Agus, belakangan ini, setidaknya di Kota Bekasi sedang teriris.

“Justru menurut pandangan kami semakin menguatkan bahwa lawan politik Bang Pepen sudah kehabisan isu,” jelas Agus.

Seharusnya, lanjut Agus, seorang politisi sejati, dalam hal ini lawan dari incumbent, harus mampu menempa diri dengan matang dan menilai mereka yang berseberangan sebagai posisi penyeimbang dan kontroler dan berkompetisi yang sehat dalam meraih simpati masyarakat.

“Inilah ekspresi menghargai sikap perbedaan. Pendirian seperti ini harus dipateri lebih kuat sejalan dengan fitrah politik tak ada kawan yang abadi dalam politik. Esensinya, harus tetap menjaga hubungan, agar terjadi harmonisasi dalam membangun kinerja politik, meski dalam wadah masing-masing, tanpa harus melakukan propaganda politik yang dinilainya dapat memecah belah sesama anak bangsa,” ujar Agus.

Terlebih, bila propaganda negatif tersebut dilakukan melalui media sosial, justru akan menjadi bumerang bagi lawan-lawan petahana.

“Jeratan undang-undang IT justru akan membawanya ke ranah hukum,” tandasnya.