DPP Golkar Ancam Sanksi Kader Jabar Yang Tak Fatsun

Ridwan Kamil Golkar

Merunut pada keputusan DPP Golkar yang mendukung Ridwan Kamil & Daniel Muttaqien pada Pilkada Jabar 2018, buntutnya adalah polemik yang terjadi di internal kader Golkar Jabar. Hal ini terjadi karena, kader Golkar Jabar menginginkan Dedi Mulyadi yang dicalonkan, sementara keputusan DPP Golkar tidak demikian adanya. Atas hal tersebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti arahan Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat 2018.

“Ada semacam sanksi, karena itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” kata Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah dalam keterangan persnya, Selasa (7/11). Ratu menjelaskan, tertuang dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP Golkar, terdapat item yang menegaskan seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Tidak boleh ada kader yang tidak patuh karena kesolidan kunci utama meraih kemenangan dalam kontestasi politik.

Secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, menurut Ratu, juga sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam struktur kepengurusan Golkar Jabar untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan kepada Ridwan Kamil–Daniel Muttaqien. “Iya, Pak Setnov juga sudah perintahkan,” katanya.

Aksi penolakan terhadap rekomendasi DPP Golkar tersebut terus bermunculan. Kader Golkar di arus bawah mulai bereaksi dengan keputusan Ketua DPD Jabar, Dedi Mulyadi. Sejumlah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Jabar sepakat menolak keputusan DPP Golkar yang memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Ridwan Kamil (Emil)-Daniel dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.

Menurut Perwakilan dari Pengurus Kecamatan (PK) yang menjabat Ketua PK Nagreg, Kabupaten Bandung, Yayan Heryana, keputusan DPP tersebut menyalahi aturan dan menkhianati kader. Karena, Emil tidak melewati aturan dan mekanisme yang disepakati Partai Golkar. “Kami, pengurus PK Golkar menolak apa yang dilontarkan DPP. Kami menolaknya,” ujar Yayan saat menggelar konferensi pers di Jalan Burangrang, Kota Bandung, Selasa (7/11).

Yayan mengklaim, seluruh PK yang ada di Jawa Barat mempunyai sikap yang sama terkait penolakan terhadap RK. “Semuanya setuju dan punya sikap yang sama, minus PK di daerah Indramayu,” katanya.

Kekecewaan tak hanya diluapkan terhadap DPP Golkar. Pimpinan PK Golkar di Jabar itu pun marah terhadap Dedi Mulyadi yang dinilai menyerah dan menerima keputusan DPP tersebut. “Kami menentang pernyataan Kang Dedi (Mulyadi) yang seolah menerima keputusan DPP,” ujar Ketua PK Cikijing, Kabupaten Majalengka, Kosasih, saat menggelar konferensi pers di Jalan Burangrang, Kota Bandung, Selasa (7/11). Kosasih menyayangkan sikap Dedi Mulyadi karena dulu pernah bilang bahwa komandan yang baik adalah yang tidak meninggalkan prajuritnya di medan perang. “Kami sebagai prajurit, merasa ditinggalkan,” katanya.

Lalu jika semua pihak termasuk Dedi Mulyadi sendiri dikecam atas sikapnya yang menerima keputusan DPP Partai Golkar, lantas siapa yang akan dipatuhi keputusannya oleh para pengurus kecamatan (PK) Golkar Jabar? Pertanyaan ini harus dijawab sesegera mungkin oleh mereka. Pasalnya, Golkar berkejaran dengan waktu, mengenai konsolidasi pemenangan dan rekonsiliasi atas polemik yang terjadi, jika tidak maka Golkar akan babak belur di Jabar.