Fayakhun Andriadi Mengusulkan, Gubernur DKI Jakarta Untuk Dipilih Presiden

Fayakhun

Fayakhun Andriadi melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta mengajukan beberapa usulan dalam rencana revisi UU Nomor 29/2017 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Antara lain, DKI tidak lagi dipimpin oleh gubernur atau wakil gubernur yang dipilih secara langsung oleh warga Jakarta, tapi dipimpin oleh pejabat negara setingkat menteri yang ditunjuk oleh Presiden RI dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Usulan ini berdasarkan pada beberapa pemikiran. Antara lain, sebagai ibu kota negara, kebijakan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta harus seiring sejalan dengan kebijakan Presiden RI. Tidak boleh terjadi benturan kebijakan dalam semua hal, baik tata kelola pemerintahan atau apapun itu,” ujar Ketua DPD Golkar DKI Fayakhun Andriadi di Jakarta.

Alasan lain, sebagai ibu kota negara DKI membutuhkan stabilitas politik dan ekonomi yang terjamin dan berkelanjutan. Sehingga control terhadap wilayah secara administratif maupun politis dapat dilakukan secara terpusat dan dengan kewenangan yang tidak begitu luas jika dibandingkan Gubernur DKI Jakarta hari ini.

Hal tersebut akan lebih mudah diwujudkan bilamana kebijakan Pememerintah Provinsi DKI Jakarta seiya sekata dengan kebijakan kepala Negara yakni Presiden RI.

“Tidak ada lagi pelaksanaan pilkada langsung juga dapat memangkas biaya yang notabene selama ini menghabiskan biaya sangat besar dan risiko yang begitu besar dalam berbagai aspek,” katanya.

Fayakhun mengakui, jika usulan ini disetujui, maka pasti ada beberapa konsekuensi logis yang akan timbul mengikuti kebijakan ini diterbitkan nanti. Antara lain, DKI Jakarta tidak akan lagi memiliki anggota legislatif di tingkat provinsi.

Pengawasan terhadap kerja dan kinerja kepala pemerintahan DKI Jakarta selanjutnya dilakukan oleh anggota DPR dan juga anggota DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta sehingga tidak diperlukan lagi anggota DPRD Provinsi.