Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Sepakat Dengan TGUPP Bentukan Anies Baswedan

golkar jakarta

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, HM Ashraf Ali mendukung rencana penyusunan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi. Ashraf menilai, TGUPP memang diperlukan oleh Gubernur untuk mengawal program-program yang sifatnya teknis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Apalagi, menurut Ashraf Ali, terdapay 5 bidang strategis yang nantinya berguna untuk membantu Gubernur menuntaskan kebijakannya. Hanya saja perihal pembentukan TGUPP tersebut, Ashraf meminta, agar jumlah personel yang mencapai 73 orang itu sedapat mungkin dirampingkan demi efisiensi.

Artinya, secara prinsip Golkar DKI Jakarta setuju perihal pembentukan TGUPP namun harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

“Silahkan, itu kan kebutuhan Pak Gubernur. Namun, memang perlu penjelasan mengenai jumlah personel TGUPP,” jelas Ashraf yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Prov. DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Jakarta.

Sementara itu, Ketua TGUPP Muhammad Yusuf mengatakan, peran TGUPP dalam membantu Gubernur akan mengalami perluasan wewenang. Salah satunya adalah melancarkan proses pembangunan yang ada para era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Misalnya, hambatan terkait pembebasan tanah MRT yang cukup lama, akhirnya kami bantu di tingkat kementerian, dan koordinasi ke berbagai pihak lainnya,” ujar Yusuf.‎

Ada juga masalah pembangunan rusun terpadu yang terintegrasi dengan pasar. Yusuf mengatakan, TGUPP akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. TGUPP juga akan memantau pembangunan di Kepulauan Seribu. “Sebab, kalau melihat visi dan misi Gubernur saat ini, Kepulauan Seribu banyak mendapat perhatian, dan itu merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta,” kata Yusuf.‎

Untuk menampung beban kerja seperti itu, menurut Yusuf, saat ini ada 45 orang yang tergabung dalam TGUPP baik di tingkat Provinsi maupun Kota. Tepatnya, 15 orang di tingkat provinsi dan 30 orang di tingkat kota.

Pihaknya juga sudah membuat analisis mengenai beban kerja TGUPP jika dibandingkan dengan jumlah personelnya. “Sementara hitungan kami, beban kerjanya lebih banyak dari 45 itu,” ujar Yusuf. Sebab itu, tak perlu ada perampingan personel yang menyangkut efisiensi tim.

Pada pembahasan tahun anggaran 2018, Pemprov DKI mengusulkan untuk diadakan tambahan personel TGUPP, yang nantinya akan dibagi ke dalam empat bidang. Jumlah penambahannya 28 orang. Jika ditotal dengan jumlah personel TGUPP di tingkat kota dan provinsi, jumlahnya menjadi 73 orang.

Hal ini harus mendapatkan titik temu atau jalan keluar diantara keduanya. Ashraf sebagai legislator DPRD DKI Jakarta melihat pengajuan tim yang ada terlalu banyak, sementara Pemprov menilai, tim terdahulu tidak mampu menampung beban kerja yang ada.