Golkar DKI Minta Pemprov Jangan Hanya Tutup Alexis

Fayakhun

Ketua DPD 1 Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang telah berani menutup Hotel dan Griya Pijat Alexis. Meskipun ada perdebatan dan menimbulkan pro kontra di masyarakat, menurutnya hal itu patut diacungi jempol. Meski demikian, ia berharap langkah Pemprov DKI tidak berhenti di penutupan Alexis saja. Bagaimana tidak, disinyalir masih banyak tempat serupa di Jakarta yang merupakan tempat prostitusi illegal dan juga sebagai tempat bertransaksi narkoba. Hal ini jelas mengganggu lingkungan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

“Pastinya kita ingin ini terus berlanjut, kami yakin alexis-alexis lain juga masih banyak yang perlu ditindak,” kata Fayakhun di Jakarta, Senin (6/11). Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, semua tempat hiburan yang terindikasi dijadikan tempat prostitusi dan peredaran narkoba sudah sepatutnya ditutup. Selain mengganggu keamanan, tempat-tempat semacam itu sebetulnya sudah menyalahi perda dan memang jika terbukti, bukan hanya sekedar terindikasi sudah sepantasnya izin usahanya dicabut dan tempatnya ditutup. Itu merupakan resiko yang harus ditanggung pengusaha hiburan apabila disinyalir bermain “nakal”.

“Secara prinsip memang betul begitu, ada indikasi ya diperiksa dan kalau terbukti tentu harus ditutup,” ujarnya. Dahulu saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh Ahok, ada tindakan tegas yang mengharuskan pemilik usaha hiburan malam menutup usahanya jika ditemukan bukti terdapat narkoba atau tempat tersebut dijadika sebagai sarana transaksi narkoba.

Namun kini di masa Gubernur Anies Baswedan, pemerintah dapat langsung menutup atau mencabut izin usaha dari tempat hiburan yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba. Hal itu tidak hanya didapat dari bukti lapangan, namun laporan dari publik pun dapat dijadikan dasar dari kebijakan penutupan tempat hiburan malam.