Golkar Inginkan Legislatif Daerahnya Aktif Dorong Pengelolaan Keuangan Yang Bersih

workshop golkar

Partai Golkar berupaya mencegah perilaku koruptif dengan membangun sistem keuangan terbuka di daerah. Hal itulah yang menjadi dasar Partai Golkar untuk menyelenggarakan Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Jakarta.

Dalam acara tersebut, partai berlambang pohon beringin itu mengundang banyak pembicara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan bersifat terbuka, transparan dan akuntabel. Salah satu pemateri yang didapuk untuk menjadi pembicara adalah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Kepada semua kader Golkar yang hadir, Pahala Nainggolan memaparkan mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK di daerah dan nasional. Hal tersebut dilakukan secara komprehensif dari sejak proses perencanaan hingga eksekusi kegiatan dalam program.

“Upaya pencegahan yang dilakukan KPK menyasar pada titik-titik yang rawan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan lemahnya pengawasan,” dijelaskan oleh Pahala Nainggolan.

Dari hal tersebut, dia menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang terbanyak dilakukan sesungguhnya terkait dengan tindak pidana penyuapan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan usaha yang kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta.

Temuan yang paling banyak dari pengadaan barang dan jasa menurut dia terletak pada satuan harga dan analisis biaya. Dimana KPK masih banyak menemukan markup atau penggelembungan anggaran dalam penyusunan anggaran, E-procurement belum jadi perubahan kerja di daerah. Konkretnya selain markup, korupsi merajalela karena tak sedikit yang membuat pola dengan bukti fiktif pada kegiatan tertentu.

“Untuk soal ini kami mendorong terciptanya e-catalog daerah agar lebih efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Banyaknya korupsi, kata dia, juga banyak terjadi pada tingkat perizinan. Untuk itu, menurut dia harusnya para Anggota DPRD dari Partai Golkar dapat mendesak Pemda untuk menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada pengelolaan keuangan daerah.

“Legislatif¬† Golkar harus mampu mendorong terbentuknya PTSP baru, sebab selama ini baru 250 daerah saja yang memiliki PTSP,” ungkapnya.

Selain itu, katanya kasus korupsi bisa timbul juga karena kurangnya pengawasan dari pihak legislatif. Untuk itu, KPK telah merekomendasikan kepada presiden agar nantinya Pemda bisa melaporkan  keuangan daerahnya ke pemerintah yang lebih tinggi satu tingkat darinya. Misalkan inspektorat di tingkat kabupaten melaporkan ke tingkat provinsi, lalu inspektorat tingkat provinsi melapor dan diangkat dari Kemendagri.