Golkar Minta Menteri KKP Tinjau Ulang Kebijakan Larangan Cantrang

ichsan firdaus Golkar

DPR meminta program pengalihan alat penangkap ikan atau yang dikenal dengan nama cantrang dievaluasi. Mengingat masih banyak masalah di lapangan menjelang pelarangan cantrang yang kurang dari sebulan lagi.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggota Komisi IV, Ichsan Firdaus, mengemukakan kesimpangsiuran data nelayan cantrang yang masih kerap ditemukan. Masalah itu berimplikasi pada tidak meratanya penyediaan alat tangkap pengganti cantrang, padahal pemberlakuan pelarangannya akan efektif berlaku 27 hari lagi.

Ichsan memberi contoh pada kasus di Kalimantan Barat. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, jumlah nelayan yang masih menggunakan cantrang sebanyak 1.625 orang. Angka itu berbeda dengan jumlah nelayan cantrang versi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pontianak sekitar 2.600 orang.

Dari 1.625 nelayan cantrang yang dicatat DKP Kalbar, baru 441 nelayan yang berganti alat tangkap. Dari sebagian kecil nelayan yang sudah menerima alat tangkap pengganti, ada yang tidak sesuai kebutuhan.

Ichsan juga mengungkapkan adanya kasus alat tangkap yang rusak sebelum berhasil dioperasikan di Lamongan, Jawa Timur.

“Saya mengingatkan Pak Dirjen (Dirjen Perikanan Tangkap) tolong ingatkan Bu Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) agar hati-hati terkait deadline 31 Desember 2017. Jangan sampai kejadian nelayan berdemo akan terulang lagi 1 Januari 2018,” tegas Ichsan.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu bahkan menyarankan agar rencana pelarangan cantrang dibatalkan ketimbang ditunda jika masalah terkait alat pengganti belum kunjung teratasi pada tanggal yang menjadi batas akhir penggunaan cantrang. Menurutnya, alangkah lebih baik cantrang tetap diperbolehkan penggunaannya, tetapi diatur atau diperbolehkan pada wilayah-wilayah tertentu.

Seperti diketahui, rencana pelarangan cantrang telah ditunda tiga kali sejak Menteri Susi mengumumkan kebijakan itu ke publik pada Januari 2015, belum genap 3 bulan sejak dia menjabat.

Hal tersebut disinyalir karena kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan baru atas pemberlakuan cantrang atau kurang tersedianya alat pengganti cantrang sehingga nelayan merasa kesulitan karena dirasa tidak adanya alat tangkap yang cukup untuk menggantikan cantrang.