Golkar Minta Pemprov DKI Jakarta Perhatikan Aspirasi Buruh

Ace-Golkar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa hari lalu telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018, yakni sebesar Rp3.648.035. Besarannya mengalami sedikit kenaikan di atas ketentuan PP 78, namun masih di bawah permintaan buruh, yakni sebesar Rp3.917.398.
Sebagai salah satu partai pendukung Anies, Wasekjen DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, Anies-Sandi telah berupaya untuk mengupayakan kesejahteraan buruh sekaligus memperhatikan situasi ekonomi global. “Buruh sejahtera itu tujuan kita bersama tapi kondisi ekonomi yang melambat plus ada banyak tantangan dari negara-negara sekitar kita perlu mempertimbangkan itu,” kata Mardani di SMRC, Menteng, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Menurut Mardani, seharusnya buruh bersyukur karena UMP Provinsi sudah meningkat cukup tinggi. “Dibandingkan dinaikkan tinggi tapi kemudian hengkang semua lebih baik bertahap. ini pun sudah naik dan tertinggi di Indonesia,” kata Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi saat Pilkada DKI Jakarta itu. Mardani tidak masalah buruh kembali turun ke jalan menuntut upah. Namun, ia memastikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah memutuskan yang terbaik dan merupakan win-win solution antara pengusaha dengan buruh.
Di sisi lain, Wasekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Anies-Sandi seharusnya mendengarkan aspirasi buruh terkait penetapan UMP DKI Jakarta. “Seharusnya pemerintah terutama Pemda juga memperhatikan masukan dari buruh karena terkait misalnya inflasi dan lain-lain juga harus diperhatikan,” kata Ace di SMRC, Menteng, Jakarta, Kamis (2/11/2017). Apa yang dikatakan Ace ini benar adanya, sedikit banyak pemerintah DKI Jakarta seharusnya mendengar apa yang diaspirasikan buruh kepada pemegang kuasa di DKI Jakarta. Apalagi mengingat Jakarta juga merupakan Ibukota Negara, artinya episentrum kegiatan ekonomi mayoritas berada di Jakarta.
Menurut Ace, penetapan upah harus sesuai dengan kesepakatan tripartit, yakni buruh, pemerintah dan pengusaha. Selama ketiga pihak terkait menemui kata sepakat, seharusnya tidak ada penolakan. “Jangan sampai memberatkan mereka juga supaya iklim investasi di Jakarta dan tentu secara nasional juga nyaman,” kata Ace. “Yang penting tripartit itu pemerintah, pengusaha dan buruh itu menyepakati dan tidak memberatkan dunia usaha, Partai Golkar pasti akan mendukung,” tutur Ace. Namun kabar terakhir, buruh masih menolak hasil ketetapan pemerintah mengenai kenaikan upah tersebut dan akan melakukan aksi lanjutan esok.

Post A Comment