Golkar: Prioritaskan Kebutuhan Rakyat Dalam RAPBD DKI Jakarta

zainudin

Partai Golkar secara kelembagaan mengingatkan para kadernya di DPRD Provinsi DKI Jakarta agar mencermati betul pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2018.

Hal itu menyusul adanya sejumlah usulan anggaran yang menjadi perhatian publik. Pasalnya, beberapa pos APBD dinilai mengalami kenaikan anggaran yang tidak semestinya.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pembangunan Daerah dan Desa, Zainuddin Amali menjelaskan, jika mencermati dan juga menelaah usulan anggaran adalah kewajiban dan tugas bagi legislatif. Terlebih jika publik memberi sorotan khusus, maka harus ada koreksi dan perbaikan mengenai pos mata anggaran APBD.

“Apalagi ditambah dengan adanya sorotan publik akhir-akhir ini. Saya kira legislatif kita harus hati-hati dalam mensikapinya. Karena ini uang rakyat, yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak boleh menggunakan dengan sembarangan dan sembrono tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat,” jelas Amali saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Amali menambahkan, DPP Golkar memiliki bidang legislatif dan eksekutif yang akan secara simultan dan komprehensif memantau kader-kadernya pada tataran DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Di samping itu, secara reguler Golkar juga memberikan bimbingan teknis kepada mereka mengenai kewajiban dan tugas anggota legislatif. Sehingga kader-kader Golkar yang memiliki jabatan publik terutama legislative dapat betul-betul menyerap aspirasi dan memperhatikan keinginan rakyat. Hal ini tentu sesuai dengan slogan Golkar yakni, Golkar Sahabat Rakyat.

“Kami tentu memiliki standar-standar kewajaran dalam menilai suatu hal apalagi yang berkaitan dengan publik. Kalau (usulan anggaran) melewati itu tentu Golkar akan bersikap kritis menghadapi itu,” tutur Ketua Komisi II DPR itu.
Pekan ini pembahasan RAPBD Provinsi DKI Jakarta akan dimulai. Sejumlah anggaran menjadi sorotan. Salah satunya yakni anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar. Anggaran lain yang disorot yakni dana hibah Rp 1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa dan Rp 500 juta untuk organisasi Laskar Merah Putih.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta serta kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam RKPD 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam RAPBD 2018).

Sikap Golkar sendiri dalam pengajuan anggaran tersebut masih menelaah sejauh mana anggaran tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.