Idrus Menyebut Tak Ada Perubahan Rekomendasi Golkar Pada Pilkada

idrus

“Saya menyampaikan kepada teman-teman semua calon-calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota tidak usah ragu. Yang sudah diputuskan, saya jamin itu adalah tetap dan tak bisa dirubah,” jelas Idrus di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Idrus menegaskan, meski Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar digantikan oleh orang lain posisinya, kebijakan yang telah diputus secara kelembagaan tidak akan berubah.

Karena, semua keputusan Partai Golkar tidak diambil Ketua Umum secara perseorangan, akan tetapi diputuskan secara lembaga. “Keputusan tentang Pilkada adalah keputusan kelembagaan. Bukan putusan perorangan. Karena itu keputusan lembaga, maka perubahan pimpinan tak akan pengaruhi putusan tentang pasangan calon yang sudah kita tetapkan sebelumnya,” tutur Idrus.

Hal ini juga sekaligus membantah pemberitaan mengenai spekulasi berbagai pihak tentang perubahan rekomendasi atas akibat perubahan komposisi kepengurusan di tubuh partai Golkar. Termasuk yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat dimana Golkar telah menentukan akan memasangkan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien.

Sebelumnya diberitakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut gonjang-ganjing yang terjadi pada tubuh partai berlambang pohon beringin itu berdampak besar pada menurunnya elektabilitas Partai Golkar secara nasional. Di Jawa Barat sendiri, penurunan terjadi sampai enam persen dari yang awalnya 18 persen menjadi 12 persen.

Ditemui di Gedung DPP Golkar Jakarta, Senin, 20 November 2017, Dedi mengatakan dugaan keterlibatan Ketua DPP Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP jadi penyebab yang dominan penurunan elektabilitas ini. Di Jawa Barat, faktor penurunan pun bertambah dengan rekomendasi Pilgub Jabar yang dianggap kurang tepat.

“Ini saya berdasarkan pengamatan pakar dalam enam bulan terakhir,” kata Dedi.

Namun Dedi menyebut enggan mengomentari faktor yang nomor dua. Menurut dia perubahan pimpinan menjadi agenda yang harus lebih dulu dibenahi. Pasalnya melihat perkembangan di masyarakat, Partai Golkar harus cepat mengambil sikap untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat terutama jelang Pilkada dan Pileg-Pilpres nanti.

“Kita tidak bicara evaluasi rekomendasi karena itu cabang, tapi bagaimana pengelolaan Partai Golkar bisa berjalan efektif sehingga agenda Partai Golkar tidak terganggu,” kata dia.