Kader Golkar: Berhitung Mundur, Meraih Kemenangan

1 Maret 2018 ini saya definisikan sebagai hari pertama yang layak dicoret sebagai kerja awal bagi pemilu serentak 17 April 2019. Bukan saja 1 Maret pernah dicatat sebagai hari bersejarah bagi pelajar era Orde Baru dengan munculnya buku Serangan Oemoem Satoe Maret 1949 dalam bentuk komik – tentu dengan doktrin kepahlawanan Letnan Kolonel Soeharto dalam usia muda dan gagah. Sekalipun buku sejarah mencatat betapa Serangan Oemoem Satoe Maret 1949 itu adalah perintah Jenderal Sudirman yang diberikan kepada sejumlah nama lain, seperti Kolonel Bambang Sugeng dan Kolonel AH Nasution, para penerima buku komik itu (termasuk saya) lebih sering melongok peranan Letkol Soeharto yang waktu buku itu disebarkan adalah Presiden Republik Indonesia.

Di luar itu, tanggal 1 Maret adalah langkah eja yang tepat sebelum memasuki masa-masa yang lebih serius lagi hingga setahun mendatang. Langkah untuk menumpukan kaki, guna melanting meraih posisi juara.

BERHITUNG MUNDUR, MERAIH KEMENANGAN
Apalagi, Komisi Pemilihan Umum baru saja menetapkan 14 partai politik sebagai peserta pemilu serentak tanggal 17 April 2019 itu, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Salah satunya adalah Partai Berkarya yang secara kapasitas ketokohan dipimpin oleh Tommy Soeharto, anggota Dewan Pembina Partai Golkar yang tidak pernah saya dengar pengunduran dirinya secara terbuka ataupun tertutup dengan berpamitan. Saya mengenal kiprah Mas Tommy ketika maju sebagai Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Riau pada tahun 2009. Saya waktu itu menjabat sebagai Campaign Manager Dr Yuddy Chrisnandi sebagai Calon Ketua Umum. Di sebelah saya, duduk Kivlan Zein, sebagai saksi dari Mas Tommy ketika para peserta Munas melangsungkan pemilihan di mimbar utama. Baik Yuddy, maupun Mas Tommy, seperti sudah saya duga, sama-sama tak meraih satupun suara.

Entahlah, saya terdorong menjadikan 1 Maret 2018 ini sebagai lonceng pembuka untuk perlombaan lari maraton guna memenangkan pemilu serentak 17 April 2019. Di tengah hiruk pikuk masalah banjir, tanah longsor, moratorium sejumlah proyek infrastruktur, polemik seputar sah atau tidaknya Jusuf Kalla maju (lagi) sebagai Calon Wakil Presiden RI; saya justru mengharapkan konsolidasi maksimal dalam tubuh partai-partai politik, terutama Partai Golkar. Bahwa dengan ditetapkannya D Day pada 17 April 2019, disiplin partai seyogianya sudah dimulai.

Andai kisah 1 Maret 2018 ini sama sulitnya dengan pertempuran 1 Maret 1949, minimal sudah terdapat pasukan-pasukan tempur yang melakukan long march terlebih dahulu guna mengukur sulitnya medan dan banyaknya ranjau. Apabila partai politik masih dijalankan secara personal dan disibukkan dengan isu-isu eceran harian dan minggu, hari demi hari akan gugur satu demi satu, seperti daun-daun pohon beringin yang dilanda kekeringan di musim kemarau.

Dan demi inisiatif itu, barangkali saya perlu melakukan lagi peran-peran pribadi yang mungkin tak berdampak banyak, yakni dengan menulis kisah atau bernarasi. Dengan melakukan hitungan mundur, setidaknya saya menggedor dada masing-masing kader partai untuk membeli buku tulis putih plus pulpen guna diisi aktivitas kegiatan dalam lembaran-lembaran berikutnya. Proses menulis jurnal harian itu bagaikan kegiatan nahkoda kapal dalam perjalanan yang jauh. Jurnal di tahun politik, tapi tentu bukan berisi seluruhnya masalah-masalah politik.

Dengan cara ini, tanggungjawab personal bakal berubah menjadi mesin organisasi yang kuat, apalagi jika digerakkan dengan pola kepemimpinan yang tepat dan perangkat teknologi yang moderen. Kerjasama bakal lebih dirasakan, ketimbang unjuk gigi kelompok, faksi atau kepentingan semata. Apalagi partai adalah organisasi yang majemuk dan besar, dengan wilayah sasaran yang jauh lebih raksasa lagi, yakni rakyat Indonesia.

Partai Golkar termasuk beruntung. Dalam situasi yang sangat rawan pergesekan, berhasil keluar dari konflik permanen yang akut. Proses Munaslub berlangsung dengan baik. Belum sampai lima tahun, Partai Golkar dipimpin oleh empat tokoh, yakni Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto. Lebatnya pohon tokoh dalam tubuh beringin menandakan sehatnya partai politik ini sebagai organisasi kader. Hilang satu, tumbuh beribu.

Tangan dingin Airlangga mulai menampakkan hasil dengan membenahi organisasi-organisasi induk dan sayap. Kemunculan lapisan kepemimpinan muda atau kalangan yang diperkirakan sudah pensiun tapi muncul kembali – seperti Hadjriyanto Thohari yang humoris dan beruban itu – menandakan bahwa Partai Golkar tak kekurangan apapun. Airlangga benar-benar memberikan waktu untuk darah baru dan darah lama untuk saling tukar darah, tetapi dalam waktu yang terbatas. Tak ada waktu untuk saling bertengkar, apalagi saling menyingkirkan. Tak boleh berlama-lama juga mempelajari buku saku dan petunjuk.

Sekalipun bagian dari Tim Inti Pemenangan Airlangga jelang Munaslub Bali, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam jajaran elite DPP Partai Golkar. Saya merasa lebih dari cukup membangun komitmen politik dengan Airlangga secara pribadi ataupun tokoh-tokoh lain yang saya jadikan sebagai guru, seperti Bang Ical atau Pak Agung Laksono. Saya merasa lebih menyenangkan punya “lapangan permainan” yang lebih fleksibel, tetapi tetap bermain di dalam lapangan. Beberapa tokoh partai memang melancarkan kritik terbuka ke saya, betapa selama ini beberapa kali berbeda pendapat dengan garis partai. Pilgub DKI Jakarta yang baru lalu barangkali adalah catatan terakhir saya dalam berseberangan dengan partai, ketika saya memilih menarasikan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, walau tetap menempatkan diri sebagai kawan Ahok.

Armada yang dibangun Airlangga memiliki dasar-dasar keilmuan yang kuat di bidangnya masing-masing. Ada nuansa intelektual yang tajam di kalangan politisinya. Diluar itu, mereka juga bukan sosok yang enggan untuk “jual beli pukulan” dengan politisi lain. Kawah candradimuka Partai Golkar lebih dari luas dan dalam guna menghasilkan kader-kader yang tak mudah menguar emosi, sekalipun berdebat tentang tema yang paling tajam sekalipun. Dengan slagorde seperti ini, Partai Golkar lebih optimistik memandang pemilu serentak 17 April 2019, sekaligus melakukan transisi internal dalam jembatan alih generasi yang tertata dengan baik.

Pun, jika Partai Golkar adalah sebuah universitas, barangkali sudah banyak guru besar yang layak menjadi semacam Senat Guru Besar, juga fakultas-fakultas yang memiliki dosen-dosen dengan kepandaian khusus. Beberapa kali saya berdiskusi dengan Tantowi Yahya, Meutya Havid dan lain-lain dalam menyinggung kekayaan Partai Golkar dengan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian ini. Hanya saja, Partai Golkar bukanlah universitas, melainkan universe dalam arti mengajarkan politik dalam artian universal dan humanistik. Penyanyi legendaris seperti Tety Kadi saja ikut melenggok di arena berkumpul para pendukung Nurul Arifin sebagai Calon Walikota Bandung.

Sebagai partai politik, Partai Golkar tentu malah digerakkan guna mengejar cabang-cabang kekuasaan yang bisa dimasuki. Tetapi, dengan pengalaman yang sudah panjang, tentu adab dan etika politik juga ditunjukkan dengan cara menyokong pemerintahan yang berjalan sebaik-baiknya.

Sembari melirik jurus-jurus menawan yang mungkin akan dimainkan oleh Mas Tommy Soeharto, saya sumringah dengan kembalinya Yuddy Chrisnandi ke bawah induk pohon beringin. Saya masih ingat, Yuddy “memerintahkan” saya untuk menemani Airlangga Hartarto dalam forum Rapat Pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dihadiri oleh jajaran eselon satu.

Saya sampai mengulangi bertanya: “Berarti saya diperintahkan secara resmi nih, Pak Menteri?”

Yuddy mengatakan iya sambil tersenyum. Saya memang sudah kesulitan membedakan mana ucapan Yuddy yang serius, mana yang becanda, mengingat cara bicaranya yang lebih banyak mengulum bibir. Mungkin karena itu juga, saya justru beberapa kali lebih terlihat “marah” bila bicara berdua saja dengannya.

Karena itulah, saya lebih banyak menggunakan kemeja putih ketika mengikuti roadshow Airlangga ke berbagai daerah. Saya juga bilang kepada para pemilik suara: “Dimana saya berdiri, disanalah pemerintah memberikan tolehan dukungan.” Soalnya, Partai Golkar saat itu tidak ada dalam pemerintahan dan belum memberikan dukungan kepada pemerintahan. Saya sebagai kader tentu ingin menariknya dengan kekuatan simbolis sebagai Ketua Tim Ahli MenPANRB.

Tapi apa boleh buat, saya juga kudu memakai jaket Partai Golkar. Dan perlahan, posisi saya sebagai orang pemerintahan, sekaligus juga orang Partai Golkar itulah yang membawa bullyan di media sosial. Pada waktu menjadi Ketua Balitbang DPP Partai Golkar dalam kepemimpinan Agung Laksono tidak begitu banyak. Pertarungan menjelang Munaslub Bali rupanya melibatkan banyak pihak, termasuk akun-akun sosial media dan berikut portal-portal kapal selamnya. Konsekuensinya, saya berhenti sebagai Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya di sejumlah kementerian dan pemerintahan daerah, terutama akibat laporan yang masuk kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang “netralitas politik” saya.

Ya, sudahlah, bagi saya perjalanan dengan Airlangga lebih menantang, sekalipun tak menjamin keberlanjutan penggunaan keahlian dan profesionalitas saya di bidang pemerintahan. Saya tak banyak “mengeluhkan” itu, apalagi sampai mengadukan nasib kepada petinggi partai. Saya sudah terbiasa hidup susah dengan mengandalkan jari-jemari dan akal pikiran dalam mencari nafkah, toh?

Kehilangan satu Mas Tommy dan kedatangan satu Yuddy menurut saya adalah bagian dari pembentukan formasi-formasi penting dalam perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Saya masih membayangkan andaikan Bang Ferry Mursidan Baldan juga ikut kembali ke Partai Golkar, alangkah banyaknya senyum di Slipi. Sebab, Bang ferry juga yang “melarang” saya untuk ikut muncul sebagai deklarator Ormas Nasional Demokrat, walau sering ikut dalam diskusi pembentukan platformnya. Bang Ferry melihat: “IJP belum cukup Golkar – malah lebih banyak muncul sebagai PAN-nya (mengingat saya pernah menjadi pengurus DPP PAN dan sekaligus menjadi asisten politik Bang Faisal H Basri)”, sehingga bagaimana mungkin ia menjadi Nasdem?”

Kalau Bang Ferry pada akhirnya ikut kembali ke dalam barisan kader-kader beringin, sungguh saya merasa tak perlu ada yang ditakuti dengan kepergian Mas Tommy dan beberapa kader muda yang saya kenal. Ataukah, ada tokoh lain lagi yang memang perlu segera dikirimkan surat pulang?

Jakarta, 1 Maret 2018.

Oleh

Indra J Piliang

Sang Gerilyawan Beringin

Sumber : kabarin.co