Kader Golkar Ini Minta Pusat Tingkatkan Infrastruktur

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi publik guna menangani masalah kemacetan. Hal itu disampaikan Neneng saat menerima audiensi Jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Jumat,  (3/11) lalu. “Pemerintah Pusat melalui BPTJ dan Kementrian Perhubungan agar dapat terus membangun infrastruktur khususnya dalam hal peningkatan kualitas transportasi publik bagi warga masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkap Neneng, melalui siaran pers Humas Kabupaten Bekasi. Memang jika menilik kondisi geografis masyarakat Kabupaten Bekasi, masih banyak daerah di utara maupun selatan yang belum terjangkau oleh transportasi publik. Hal ini membuat pemerataan pembangunan sulit terwujud. Misalnya saja antara Kecamatan Tambun Selatan dengan Kecamatan Tambelang, pembangunan yang ada sangat timpang jika dilihat secara kasat mata.

Soal transportasi publik yang diharapkan Bupati Neneng yaitu agar transportasi publik baik LRT ataupun Jenis Transportasi Massal lainnya bisa dibangun sampai ke wilayah Cikarang. Dengan itu warga masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya yang berada di wilayah Cikarang dan sekitarnya dapat dengan mudah mengakses transportasi massal tersebut. Cikarang juga bisa disebut sebagai episentrum administratif Kabupaten Bekasi, karena keberadaan wilayah ini yang ada di tengah-tengah Kabupaten Bekasi, menjadi daerah perlintasan strategis dan juga sebagai pusat perekonomian daerah.

Selain itu Bupati Bekasi juga meminta KRL Commuter Line yang sudah dioperasikan sampai ke wilayah Cikarang dapat terus ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pelayanannya sehingga masyarakat khususnya warga Kabupaten Bekasi dapat menikmati layanan transportasi publik dengan semakin nyaman. Sementara Kepala BPTJ, Bambang Prihartono pada kesempatan itu menyampaikan laporan kepada Bupati Bekasi terkait Pelaksanaan Uji Coba Pembatasan Angkutan Barang di Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang akan dilaksanakan selama 2 minggu kedepan mulai tanggal 6-17 November 2017.

Selain rencana pelaksanaan uji coba pembatasan angkutan barang, Bambang menyampaikan rencana jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh BPTJ terkait penguraian masalah lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Rencana jangka pendek itu meliputi peningkatan efektifitas jalan penghubung antar kawasan, seperti penghubung Kawasan Industri MM 2100 dengan Kawasan Industri EJIP.

Memang sebagai kawasan industry, Kabupaten Bekasi memiliki masalah seperti kota metropolitan lainnya, kurangnya sarana prasarana publik yang akan menimbulkan berbagai masalah, jika dikorelasikan dengan pembangunan jalan, maka masalah yang timbul adalah kemacetan, akibat tidak berimbangnya ketersediaan jalan dengan pertumbuhan kendaraan. Hal itu yang menjadi concern Bupati Bekasi yang juga merupakan kader Partai Golkar ini untuk segera membereskan berbagai masalah yang mendera, termasuk melibatkan pemerintah pusat sebagai caretaker pemerintah daerah.