Legislator Golkar Banten: Agenda Reformasi Harus Simultan dan Efektif

yayat biaro golkar

Koordinator Nasional Jaringan Indonesia (Kornas Jari) yang juga merupakan legislator Partai Golkar asal Banten, Yayat Y Biaro menyarankan, agar Indonesia kembali melakukan reformasi jilid dua dalam segi aturan. Setidaknya terdapat tiga lembaga yang abu-abu regulasinya dan cenderung menjadi lahan eksklusif kelompok tertentu dalam menguasainya dengan cara curang. Ketiga lembaga yang dimaksud Yayat adalah partai politik, media massa dan korporasi jahat.

“Parpol dengan regulasi buruk berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan, ini menjadi pintu masuk utama bagi pemilik modal besar berkolaborasi untuk menguasainya,” kata Yayat.

Akibatnya, korupsi politik rentan terjadi dilakukan secara personal maupun sebagai tindakan bersama. Misalnya, ungkap Yayat, kasus Nazarudin, Setya Novanto, Olly Dondokambey, hal itu terjadi cenderung karena parpol tidak transparan dalam  pengelolaan keuangan.

“Agenda mereformasi parpol, tak bisa diharapkan hanya pada partai. Karena bagi partai, hal itu laksana memenggal leher sendiri,” imbuhnya.

Lembaga selanjutnya adalah media massa. Semenjak era reformasi menjelang, kebebasan dalam hal berekspresi dan berkreatifitas seperti menjadi sebuah hal yang tak mengenal batas. Bahkan untuk sebuah pemberitaan pada media massa, kebebasan dimaknai sebagai sebuah keharusan. Karena sebagian pihak menilai jika reformasi berkait erat dengan tiadanya batas dalam penerimaan arus informasi.

Anggota DPR RI ini menilai, regulasi tentang media massa sudah saatnya diperbaiki. Mengingat tidak sedikit parpol yang berafiliasi dengan media atau juga dalam kondisi sebaliknya, dan itu berakibat akan merugikan parpol yang lain karena porsi pemberitaannya tentu berbeda.

“Lebih bahaya tafsir kebenaran dalam operasi media dimonopoli oleh selera personal pemilik media,” paparnya.

Dalam jangka panjang, tutur politisi Golkar itu, tidak menutup kemungkinan media massa dijadikan alat penjajahan atas warga negara secara sistematis. Karena, masyarakat di “penjara” persepsinya yang didesain sesuai kepentingan pemilik media tersebut. Hal tersebut justru membelenggu kebebasan berpendapat dan bersikap, karena apa yang kita pahami sudah diplot oleh pihak lain.

Kemudian sebuah Korporasi jahat yang diduga mampu mengendalikan perekonomian negara. Yayat menilai, dengan kemampuan finansial mereka bisa bertahan dari setiap pergantian rezim. Bahkan korporasi, bisa memaksa kepentingannya dengan cara membeli regulasi dan mendesain keputusan pemerintah. “Negara telah lama dibajak mereka,” pungkasnya.

Bahkan ada sebagian pihak yang membuat perspektif mengenai Trias Politica yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sejak era modern hadir pada perubahan zaman, prinsip Trias Politica berubah menjadi Negara, Rakyat dan Korporasi. Gawatnya, Negara seringkali berselingkuh dengan Korporasi dan meminggirkan kepentingan rakyat dalam Negara.