Legislator Golkar Ini Ungkap Kelemahan Sipol

Ace-Golkar

Anggota Komisi II DPR, Ace Hasan Syadzily menyatakan satu-satunya kelemahan sistem informasi partai politik (Sipol) yakni sistem tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pernyataan tersebut sebagai tanggapan dari upaya 10 partai politik (parpol) yang mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran administrasi dalam tahap pendaftaran calon peserta Pemilu.

“Memang titik lemahnya Sipol itu tidak ada dalam undang-undang, itu saja,” sebut Ace kepada Aktual di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11).

Kendati demikian, Ace beranggapan jika KPU memang berkewenangan untuk berimprovisasi atau melengkapi hal-hal yang kurang diatur secara spesifik dalam UU Pemilu. Sipol sendiri diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017. Menurut Ace, kemunculan Sipol sebagai sebuah terobosan dalam kepemiluan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem ini merupakan sebuah instrumen yang dapat memperkuat sistem manajemen kepartaian di tanah air.

“Walaupun memang dalam UU Pemilu tidak ada, tapi kalau memang itu bisa mendukung untuk merapihkan dan kebaikan sistem (kepartaian), bagi saya kenapa tidak,” tambahnya.

Salah satu contoh dari keunggulan Sipol, lanjut Ace, yakni sistem itu bisa menemukan nama-nama yang terdaftar dalam dua parpol sehingga keanggotaan ganda dapat diminimalisir. Memang masalah pendataan dalam berbagai administrasi di Indonesia banyak terhalang oleh berbagai hal selama ini. Salah satunya adalah sering kali data yang dimiliki tidak valid jika didasarkan pada data primer yang menjadi acuan. Sipol coba meminimalisir hal tersebut termasuk permasalah human error dalam konteks data administrasi.

“Enggak mungkin kan satu orang menjadi anggota dua partai, (dan kalau ada) itu bisa terdeteksi dalam Sipol ini,” pungkasnya.