Lelucon Kah Keinginan Sebagian Pihak Soal Usulan Jokowi Jadi Ketum Golkar??

jokowi

Berhembusnya nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kursi nomor satu di Partai Golkar nampaknya semakin kencang dan beberapa pihak menganggap ini adalah sebuah hal yang perlu diwujudkan. Desakan itu muncul dikarenakan adanya keperluan untuk mengembalikan kepercayaan Partai Golkar sebagai partai yang bersih dari korupsi.

Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jawa Barat, Yod Mintaraga menjelaskan, siapa saja sebetulnya bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar, asalkan melalui mekanisme yang berlaku yakni Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Siapapun yang akan jadi pimpinan nasional partai itu terserah, nanti mekanisme yang berjalan,” kata Yod di DPD 1 Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Bandung.

Yod menuturkan, Ketua Umum Golkar nanti diharapkan merupakan figur yang dapat diterima oleh semua pihak. Juga, lanjut Yod, punya kemampuan untuk memimpin partai beringin itu secara visi dan misi juga kemampuan logistik yang mencukupi.

“Bisa membesarkan partai, bisa bekerjasama dengan kekuatan yang ada di partai dan tentu sejalan dengan visi Golkar saat ini yakni memposisikan diri sebagai partai pemerintah, sebab itu harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pemerintah,” tutur Yod.

Selain Jokowi, tentu ada nama lain yang berkembang, yakni Airlangga Hartanto, Bambang Susatyo, Aziz Syamsudin, Idrus Marham, dan Ade Komarudin. Ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berjalan.

“Mudah-mudahan ini memberikan semangat dan motivasi terhadap semua ormas pendiri Partai Golkar di seluruh tanah air,” tandasnya.

Namun keinginan sebagian kalangan untuk mewujudkan Jokowi menjadi Ketum Golkar kelihatannya akan tersandung beberapa masalah, termasuk secara substansial akan tersangkut pada masalah konstitusi kepartaian. Pasalnya, Golkar mensyaratkan posisi ketua umum bisa dijabat oleh figur yang sudah menjadi pengurus di tataran DPP Partai Golkar sekurang-kurangnya 1 periode kepengurusan atau 5 tahun masa jabatan.

Dan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Golkar kelihatannya hanya menjadi kelakar sebagian pihak yang melihat syarat Ketua Umum Golkar harus mendapat persetujuan pemerintah, secara implisit direstui oleh Jokowi.