Mengenai Aksi Separatisme di Papua, Legislator Golkar Ini Mengecam.

Dave Golkar

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengutuk keras aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

“Tindakan tersebut tidak dapat ditolerir karena merupakan tindakan intimidatif yang akan menganggu kehidupan dan keamanan warga Papua,” kata Dave Laksono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2017).

Menurut Dave Laksono, tindakan tersebut juga tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal. Sementara pemberitaan media tidak begitu menyorot kejadian di Papua saat ini, padahal kejadian tersebut dapat disebut sebagai tindakan separatisme yan mengancam kedaulatan bangsa.

“Dampak dari tindakan oleh kelompok bersenjata di Papua justru akan semakin menimbulkan instabilitas dan mengganggu keamanan di Papua,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Dave ini juga telah meminta kepada TNI/Polri untuk membebaskan 1.300 warga Papua tersebut yang saat ini dalam keadaan tersandera oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

“TNI/Polri harus segera mengambil langkah-langkah antisipastif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata,” ujarnya.

Tugas TNI, lanjut Dave Laksono adalah sebagai alat pertahanan negara, maka ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara. Dave juga mengharapkan pihak keamanan mengambil tindakan tegas atas kelompok separatis OPM yang sangat meresahkan ini.

Begitu juga Polri, menurutnya, sebagai alat keamanan Negara, Polri harus mengambil langkah untuk segera memulihkan keamanan di Papua yang saat ini terganggu akibat aksi separatis OPM.

Lebih lanjut, Dave Laksono juga meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melihat tragedi penyanderaan 1.300 warga Papua ini untuk segera melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Jika kesejahteraan dan ekonomi terbangun bahkan merata dirasakan bumi Papua maka akan berimplikasi positif terhadap keamanan dan kestabilan Papua.

“Masyarakat Papua saat ini membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan,” tegasnya.