Partai Pembangunan Adalah Hakekat Golkar Dalam Berkiprah

workshop golkar

Pengamat yang juga menjadi Praktisi Komunikasi Politik Adman Nursal menyarankan, Partai Golkar untuk memperkuat kembali “branding” dan “positioning” ditengah ketatnya kompetisi politik pada pemilu 2019. Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam Workshop Legislatif Nasional Partai Golkar 2017 pada Sabtu lalu.

Hal tersebut dirasa penting, mengingat untuk kali pertama, pemilu serentak legislatif dan presiden akan dilaksanakan secara bersamaan pada 2019 nanti. Pengajar Universitas Paramadina itu menyarankan citra yang melekat pada Golkar sebagai partai yang berorientasi pada pembangunan perlu diperkuat kembali, seperti era orde baru lalu, namun kini lebih tajam orientasinya karena zaman sudah berubah.

“Citra pembangunan inilah yang saya tangkap selama ini melekat di benak publik Indonesia. Sementara dari aspek posisi politiknya, Golkar dari sejak dulu dikenal sebagai partai tengah atau partai nasionalis religius. Jadi, keberadaannya memang sudah tepat dan relevan untuk konteks masyarakat Indonesia yang plural. Jadi kenapa tidak jika Golkar kembali pada jargon besar sebagai partai pembangunan,” ujar Nursal.

Dalam upaya memperkuat citra Golkar, Nursal mengatakan bahwa posisi anggota legislatif memiliki peran yang penting dan substantif. Para legislator baik di DPR maupun DPRD, dengan segala kewenangan dan posisinya, dipandang strategis untuk terus dapat mengkampanyekan peran, sekaligus program-program yang diusung Golkar.

“Teman-teman terpilih sebagai anggota legislatif, tentunya sudah terbukti memiliki dukungan konstituen. Jadi, dukungan mereka harus terus dikelola, agar mereka juga bisa ikut aktif mengkampanyekan peran dan eksistensi Partai Golkar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas lagi,” saran Nursal.

Pendapat senada disampaikan Nukman Luthfi, pakar sosial media. Menurut Nukman, anggota legislatif Partai Golkar harus melek media sosial. Ditengah masifnya perkembangan dunia teknologi digital, dan besarnya jumlah penggunanya, Nukman menyarankan politikus harus aktif dan familiar dengan sosial media.

Media sosial juga dipercaya sebagai sarana yang efektif untuk mempromosikan tentang apapun kiprah Golkar selama ini pada era pasca reformasi. Penggunaan media sosial di kalangan kader dan anggota Partai Golkar masih dirasa tabu sebetulnya karena patron lama masih sangat mengakar yakni kekuatan direct communication atau komunikasi secara langsung.

“Melalui sosial media, teman-teman sebagai legislator bisa membangun pola komunikasi dengan konstituen, sekaligus dengan masyarakat. Disitu, kita bisa menyampaikan program-program yang telah dilakukan Golkar, sekaligus menyerap aspirasi mereka,” ujar Nukman.

Selain itu kampanye yang dilakukan secara terus menerus mengenai suatu hal di media sosial juga nyatanya dapat perkuat brand image tentang suatu hal. Jika para legislatif Golkar aktif mengkampenyakan apa yang sudah dikaryakannya selama menjadi legislative, maka bukan tak mungkin jika Golkar akan diganjar trend positif dalam kiprah para legislatornya.