Pembahasan Rapat Pleno DPP Golkar Terkait Ketua Umum

Golkar

Hari ini pada pukul 12.30 WIB Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas nasib sang ketua umum, Setya Novanto. Pasalnya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el oleh KPK. Selain soal ketum, pleno Golkar juga akan membahas mengenai posisi Novanto sebagai Ketua DPR.

“Jadi rapat pleno hari ini adalah bagian dari budaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Ketum Golkar kaitannya dengan dua jabatan, yaitu sebagai Ketum Partai Golkar dan sebagai Ketua DPR RI, Pleno diadakan untuk mengambil kebijakan mengenai hal tersebut,” ujar Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid.

Nurdin juga menyampaikan mengenai kemungkinan-kemungkinan mengenai posisi Ketua Umum Partai Golkar dan DPR. Pasalnya, jabatan Ketua DPR RI yang selama ini diemban Novanto memang sudah menjadi jatah Golkar pada komposisi kepemimpinan DPR RI.

“Oleh karena itu, rapat pleno hari ini akan mengevaluasi posisi-posisi tersebut karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto,” sebut Nurdin.

Menurut Nurdin Halid, rapat pleno kali ini sebagai wadah konsolidasi organisasi yang bersifat internal dan eksternal. Sifat eksternal terkait dengan pilkada dan pilpres. Sementara bersifat internal untuk mengkonsolidasikan lagi kekuatan Golkar pasca hempasan badai pada partai berlambang beringin ini.

Nurdin memastikan rapat pleno akan memutuskan nasib Novanto di kursi Ketua DPR. Seperti diketahui, desakan agar Novanto mundur dari Ketua DPR sudah cukup besar. Kewenangan partailah yang bisa memutuskan soal itu dan rapat pleno dipilih sebagai forum pengambil kebijakan partai saat ini sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

“Hari ini pasti kita putuskan, untuk menarik Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR. Karena jabatan Ketua DPR ini jabatan politis yang sangat strategis, berkaitan dengan penganggaran, pengawasan dan legislasi,” ucapnya.

“Sementara kita tidak mungkin membiarkan DPR sekalipun, misalnya, ada mekanisme dengan wakil ketua yang bisa melaksanakan, tetapi Golkar tidak mau menyandera DPR karena sudah UU MD3 di mana ini kewenangan dari Partai Golkar. Karena ini adalah kader Golkar, tentu kewenangan kader Golkar,” tambah Nurdin.

Soal masalah hukum Novanto, dia tak berkenan untuk berbicara banyak. Nurdin hanya berharap agar dalam pleno siang ini, Novanto akan ditarik dari posisi ketua DPR.

“Kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tetapi asas praduga tak bersalah itu tak boleh menyandera dari kepentingan yang lebih besar. Mudah-mudahan teman-teman ini menyetujui untuk menarik Setya Novanto dari ketua DPR,” tegasnya.

Dengan diselenggarakannya rapat pleno ini, seluruh pihak di DPP Partai Golkar berharap gonjang ganjing di tubuh Partai Golkar segera berlalu dan Golkar dapat menjadi partai pemenang pada Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019.

Seperti diketahui, rapat pleno digelar sebagai sikap dari DPP Golkar atas penahanan Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Berbagai pihak juga meminta Novanto mundur dari posisi Ketua DPR.