Pendidikan di Banten Menjadi Sorotan Kader Muda Golkar

andika hazrumy golkar

Persoalan Pendidikan di Banten khususnya, menurut Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy tidak hanya menyoroti permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana saja. Tetapi menurut Andika, ada tiga persoalan isu pendidikan yang penting untuk diselesaikan.

Menurut Andika Hazrumy, tiga persoalan tersebut diantaranya, peningkatan kualitas guru, sekolah yang dianggap tidak ramah terhadap anak serta diskriminasi kepada kelompok marjinal dalam dunia pendidikan juga menjadi tujuan pokok yang harus diselesaikan Pemprov Banten.

“Selain sarana dan prasarana, ada tiga persoalan strategis terkait isu pendidikan di Indonesia,” kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy di kediamannya belum lama ini.

Salah satu persoalan yang harus diselesaikan kata Wagub menjelaskan, kualitas guru yang rendah, disebabkan rasio ketersediaan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) pada wilayah Indonesia.

“Berdasarkan hasil uji kompetensi guru baru-baru ini, menunjukkan nilai yang di bawah standar. Itu tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk gaji guru. Oleh karena itu langkah kita kedepan akan meningkatkan kualitas guru dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi,” tandasnya.

Tak hanya itu, menurut Wagub Banten yang juga adalah kader muda Golkar ini, persoalan yang juga harus menjadi perhatian dalam isu pendidikan dan harus mendapat perhatian kita semua, yakni menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak.

Ia berharap, tidak ada lagi persoalan terkait kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non fisik. Ia juga menginstruksikan jajaran terkait bidang pendidikan kabupaten/kota di Banten untuk dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan stop kekerasan di lingkungan sekolah. Terutama pada masalah-masalah yang terkait pada masalah pembullyan mental pelajar.

“Baik kekerasan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, sesama siswa, wali murid kepada guru, pelecehan seksual dan tawuran antar sekolah. Mudah-mudahan kampanye terkait masalah ini akan cepat dapat tersosialisasikan dan efektif merubah sikap juga karakter insan pelajar di Banten, “stop kekerasan” dan kampanyekan lingkungan ramah anak ada progres hingga 2-3 tahun ke depan,” harapnya.

Untuk persoalan isu pendidikan ketiga, yakni akses pendidikan bagi kelompok marjinal. Ia juga menegaskan, bahwa dirinya bersama dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, berkomitmen untuk memberikan pemerataan pendidikan terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Banten.

“Sehingga tidak lagi ada kasus atau cerita warga Banten yang tidak mendapatkan akses sekolah. Baik kelompok difabel, anak dipenjara, anak jalanan, anak keluarga miskin dan kelompok marjinal lainnya. Semua yang termasuk dalam usia anak sekolah, berhak untuk mendapatkan pendidikan,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas dikbud Provinsi Banten, Engkos Kosasih mengatakan, sebanyak 23.796 guru dan 951 guru sekolah berkebutuhan khusus di Provinsi Banten akan diberikan tujuh program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dalam mengajar.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidik di Provinsi Banten kita menyiapkan banyak program pelatihan, Bimtek dan Diklat bagi guru di tahun 2017 ini. Kita memiliki sekitar 7 program utama yang berkenaan dengan hal itu. Itu salah satu solusi guna menyelesaikan peningkatan kompetensi pendidikan di tingkat pengajar,” paparnya, beberapa waktu lalu.

Diklat dan pelatihan tersebut, seperti Diklat peningkatan kinerja kepala SMK, Bimtek pengembangan keprofesian yang berkelanjutan (PKB) bagi kepala SMK dan Bimtek kewirausahaan. Dengan program pelatihan dan Diklat ini diharapkan, Provinsi Banten memiliki tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas sehingga isu pendidikan di Banten kedepannya bisa lebih maju dan berdaya saing.