Prokontra Rotasi Jabatan Oleh Calon Bupati Subang Jagoan Golkar, Relawan Motekar Angkat Bicara

Ketua Relawan Motekar, Dindin Lazuardin menyatakan kekecewaaan dan keprihatinannya terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Barat, Haminus Kotjo, atas pernyataannya di media massa tentang rotasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih.

Lanjut Didin, Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Subang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dia juga merasa prihatin Ketua Bawaslu karena pernyataannya di media perihal rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Subang mengindikasi netralitas yang membingungkan.

Relawan Motekar sendiri merupakan himpunan masyarakat Kabupaten Subang yang dibentuk secara sukarela untuk mengawal pemenangan pasangan calon Hj. Imas Aryumningsih dan Kolonel Sutarno.

Didin : Rotasi Mendapat Ijin Kemendagri

Menurut Dindin Lazuardin, mekanisme rotasi dan mutasi yang dilakukan di Kabupaten Subang sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri RI. Hal tersebut juga sudah dikonfirmasi Dindin Lazuardin ke kantor Kemendagri di Jakarta.

‘Saya ingin kita sama-sama memberikan literasi positif kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada di Subang. Rotasi dan mutasi itu sepengetahuan saya sudah mendapatkan izin dari Kemendagri. Jadi tidak ada yang aneh,” tandas Dindin.

Ditambahkannya, mereka akan membuka komunikasi dengan Ketua Bawaslu Jawa Barat untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya di media massa belum lama ini. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga netralitas Bawaslu Jabar sebagai pengawas pilkada di Kabupaten Subang.

“Minggu depan kami juga akan meminta waktu untuk audiensi dengan Bawaslu Pusat di Jakarta. Kami ingin pilkada di Subang dapat berjalan dengan baik, dan masing-masing pihak dapat menjaga netralitasnya dengan baik. Jangan masyarakat dibikin bingung,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dindin Lazuardin juga meminta para pihak yang menerima mandat menyelenggarakan pilkada di Kabupten Subang, dapat lebih menahan diri dari godaan untuk berkomentar melebihi batas wewenangnya.

Menurut Dindin, pilkada Subang menjadi tanggung jawab semua pihak. Siapa pun pemenangnya nanti, kata Dindin, masyarakat Subang yang pertama-tama mendapatkan manfaatnya dari pesta demokrasi ini.

“Kami memastikan akan menghindari praktik kotor dalam pilkada ini. Maka kami juga meminta asas faimess dari semua pihak, Kami menolak pilkada Subang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain yang akan merugikan masyarakat Subang di kemudian hari. Kami sungguh-sungguh meminta kepada para pihak yang menerima mandat menyelenggarakan pilkada di Subang benar benar menjadi netralitasnya,” pungkasnya.

 

Sumber : Wartakini