Tokoh Muda Golkar Prihatin GINI Ratio Jabar Tinggi

Khalid Zabidi Golkar

Ketimpangan ekonomi atau Gini Ratio Jawa Barat selalu berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan lapisan bawah masyarakat semakin sedikit menerima dampak pembangunan sementara ada sebagian pihak lagi yang memiliki tingkat kesejahteraan diatas rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat Jabar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2017, Jawa Barat berada pada posisi tertinggi setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo untuk provinsi yang memiliki Gini Ratio paling tinggi di Indonesia pada Septermber 2016. Gini Ratio Jawa Barat sebesar 0,402 sama dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara Gini Ratio nasional sebesar 0,394.

Hal ini disayangkan oleh salah satu tokoh muda Golkar Jawa Barat yakni Khalid Zabidi, baginya Jabar memiliki potensi ekonomi yang besar sebetulnya untuk menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut urung terjadi. “Ratio gini Jawa Barat selalu berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang di lakukan pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak memberikan dampak bagi masyarakat miskin yang berada pada lapisan paling bawah khususnya,” Ujar Khalid.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah juga menegaskan perihal ketimpangan yang terjadi di Jabar. “Sebelumnya pun memang selalu mendekati batas ketimpangan rata-rata nasional. Namun sejak 2011 selalu berada di atas rata rata,” tegasnya. Sairi menambahkan, Jawa Barat merupakan kawasan industri yang rawan terjadi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Meskipun demikian, berdasarkan grafik terjadi peningkatan masyarakat kelas menengah, walaupun tidak signifikan. “Itu artinya aktifitas ekonomi masyarakat  bawah kurang berkembang secara baik. Pembangunan di Jawa Barat kurang berdampak pada masyarakat bawah,” ujarnya.

Khalid Zabidi menambahkan “Ukuran yang paling penting berhasil atau gagalnya sebuah pemerintahan adalah soal Ketimpangan Sosial yang menganga lebar antara si kaya dan si miskin. Pembangunan yang di kerjakan selama ini hanya menguntungkan masyarakat kelas atas dan kelas menengah tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah.”

Hal ini mengindikasikan, proses pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan kelompok menengah. Lantas kemudian harus menjadi koreksi terhadap arah pembangunan, mengenai infrastruktur, kemudahan dan pemberian fasilitas berusaha pada kelompok UMKM yang ditopang inflasi rendah, lebih membantu menggeliatnya ekonomi kelas menengah. Namun upaya tersebut belum cukup kuat menyentuh lapisan terbawah masyarakat.

Ketimpangan sosial di wilayah Jawa Barat disinyalir akibat Pemerintah kurang merespons dampak dari peningkatan pembangunan. Berbagai terobosan kebijakan peningkatan pembangunan seharusnya dikaitkan dengan kebijakan perencanaan sumber daya manusianya.

Bagi Khalid Zabidi atau yang akrab disapa Alit ini, Pilkada Jabar yang akan digelar pada 2018 harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Jabar. Gubernur Jabar yang kelak terpilih harus mampu membuat strategi pembangunan yang simultan dan signifikan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kebijakannya pun harus menyeluruh, mampu menyentuh segala lapisan lini masyarakat. “Ini PR buat Gubernur Jawa Barat yang akan datang untuk mendekatkan angka ketimpangan sosial ini, sekaligus memperbaiki strategi pembangunan yang lebih mengutamakan masyarakat lapisan bawah yang miskin, pembangunan inklusif yang pro rakyat miskin,” tutup Khalid.