Wasekjen Golkar Ungkap Golkar Harus Lakukan Konsolidasi Menyeluruh

ace hasan syadzily

Partai Golkar disarankan untuk segera melakukan konsolidasi internal dan rekonsiliasi total guna membicarakan dan menentukan langkah politik partai ke depan, termasuk kemungkinan penggantian jabatan Ketua DPR.

Wasekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hal tersebut ketika dihubungi.

Menurut Ace, Partai Golkar akan segera melakukan konsolidasi internal setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Novanto atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi secara menyeluruh dan menetapkan strategi dalam upaya penyelamatan partai, sasarannya agar partai segera mengambil langkah, apakah perlu segera dilakukan pemberhentian sementara terhadap Setya Novanto sebagai ketua umum,” jelasnya.

Hal ini dirasa penting bagi Partai Golkar, pasalnya menjelang Pilkada serentak 2018, Golkar menetapkan wajib menang 70%. Dengan adanya kasus hukum yang melibatkan ketua umumnya tersebut, maka konsolidasi pemenangan Golkar akan sedikit terganggu.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, setelah konsolidasi, DPP Partai Golkar akan menentukan langkah politik ke depan, termasuk penggantian jabatan Ketua DPR yang merupakan jatah Partai Golkar.

Ace memperkirakan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, pertama, pembahasan mengenai penunjukan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar serta kemudian pembahasan mengenai penggantian Ketua DPR.

Kemungkinan kedua, kata dia, pembahasan penggantian Ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), jika hal itu dimungkinkan dapat dilakukan.

“Kalau yang disepakati dalam konsolidasi internal adalah opsi kedua, bisa saja dilakukan penunjukan pelaksana tugas Ketua DPR, sampai Partai Golkar selesai memilih ketua umum definitif melalui Munaslub,” katanya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten I ini berpandangan, karena hal ini menyangkut lembaga tinggi negara seperti DPR, sebaiknya figur Ketua DPR yang akan menggantikan Setya Novanto adalah figur yang bersih dari kasus korupsi dan tidak kontroversial.